Tebo, –
Polemik keberadaan PT Tebo Indah tidak hanya melibatkan Koperasi Tujuan Murni. Dampaknya juga langsung dirasakan masyarakat di sejumlah desa, salah satunya Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah.
Kepala desa Pelayang Ajum, menyampaikan keresahan warganya terkait kepemilikan lahan. Ia mengungkapkan, hampir separuh tanah warga yang selama ini digunakan untuk persawahan maupun kebun telah masuk dalam areal izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Tebo Indah.
“Sekitar 50 persen lahan masyarakat masuk dalam HGU PT Tebo Indah,” ujar Ajum saat diwawancarai, Senin (09/09/2025).
Akibat kondisi tersebut, banyak warga tidak bisa mengurus sertifikat tanah. Padahal sertifikat sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta menjadi syarat mengikuti berbagai program pemerintah.
Ironisnya, ketika pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo menggulirkan program sertifikat gratis bagi masyarakat, warga desa Pelayang banyak yang gagal ikut serta.
Alasannya, lahan yang mereka tempati dan garap sehari-hari sudah tercatat berada dalam kawasan HGU milik PT Tebo Indah.
“Bahkan saat ada program sertifikat gratis dari Presiden Jokowi, warga kami tidak bisa ikut karena lahan yang mereka tempati masuk kawasan HGU,” tegas Ajum.
Ia menambahkan, persoalan ini telah menimbulkan keresahan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, lahan tersebut telah mereka garap secara turun-temurun sejak lama.
Menurut Ajum, masyarakat merasa haknya terhalang, sementara tanah yang digarap menjadi sumber utama penghidupan keluarga.
Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera turun tangan mencarikan solusi agar warga tidak kehilangan hak mereka.
“Masyarakat butuh kepastian. Jangan sampai hak mereka hilang hanya karena izin perusahaan,” pungkasnya.
Polemik HGU PT Tebo Indah pun kini menjadi sorotan, khususnya terkait dampaknya terhadap program nasional sertifikat tanah gratis yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil.
Liputan : Zulfan
