Minahasa Utara – // Jurnalis.online // Dengan lantang Amran Kabaena menyatakan kami siap bergabung dengan Kota Manado depan jurnalis saat di wawancarai, Jumat (4/7/2025).
“Selama ini kami mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan tidak adil, dalam pemerataan pembangunan di desa kami Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Sudah berulang kali kami menyampaikan ke Pemerintah Kecamatan Wori, akses jalan dan jembatan Kima Bajo Wori rusak parah akses ini yang menjadi jalan utama menuju Kantor Camat, Puskesmas dan Polsek dan ini sudah tidak layak di pergunakan bahkan sangat membahayakan para pengendara roda dua dan roda empat serta pejalan kaki. Kami yakin jika tidak ada perhatian dari Pemerintah, kami sangsi pasti bakal ada korban jika masyarakat melalui jalan dan jembatan ini,” tegas Amran.
“Jalan kondisi hancur berlubang, sedangkan jembatan sudah hampir ambruk kondisinya sangat memprihatinkan. Tiang penyangga sudah rapuh terkikis serta jembatan sudah turun 20 Cm dan kondisi sudah tidak layak di pergunakan, jika akses ini dipergunakan terus menerus kami pastikan akan ambruk,” tegasnya.
“Kami sudah sering kali menyampaikan secara lisan dalam setiap kali pertemuan di desa dan Kecamatan, namun tidak pernah di tanggapi serius oleh pemerintah ini. Menandakan tidak ada rasa empati sama sekali bagi masyarakat desa Kima Bajo, kami jangan di anak tirikan dalam pembangunan, kami butuh keadilan dan pemerataan dalam setiap pembangunan. Pemerintah jangan banyak berpihak untuk pembangunan di desa dan wilayah lain, kami juga masyarakat yang butuh kehidupan yang lebih layak, tapi jika sikap Pemerintah tidak mengambil langkah kongkrit dalam kelayakan pembangunan jalan dan jembatan Wori Kima Bajo yang selama ini kami suarakan, Jagan salahkan kami jika kami juga akan mengambil sikap untuk urbanisasi ke Kota Manado,” tandasnya.
Di sisi lain Korwil Indonesia Tengah DPP KNM Bung JIP menyampaikan, seharusnya pembagunan di setiap Kabupaten Kota dan wilayah desa ataupun Kelurahan Pemerintah harus berlakukan adil dan merata sehingga seluruh wilayah terbagi dalam setiap adanya anggaran baik APBD maupun APBN untuk pembangunan, hemat kami jika ada masyarakat di satu wilayah merasa kurang mendapat perhatian dari Pemerintah wajar mereka mengeluarkan aspirasi” tegasnya.
Amran Kabaena selaku toko masyarakat menambahkan, perputaran perekonomian kami berada di Manado bahkan untuk keamanan hukum masuk wilayah Polresta Manado, tapi untuk pengurusan admistrasi masuk wilayah Minahasa Utara
“Urbanisasi adalah jalan terbaik bagi kami, kami pernah mendapatkan proyek pembangunan pemecah ombak dari Pemerintah Minahasa Utara dengan pagu anggaran 5 Miliar namun proyek itu berpindah ke wilayah lain, ini memicu masyarakat menganggap pemerintah tidak adil dalam pembangunan,” pungkasnya.
(John Pade ).
