Namrole – // Jurnalis.Online // Bupati Buru selatan, Hj Safitri Malik Soulisa Dengan Resmi Membuka Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal, Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Buru Selatan tahun 2025, Bertempat di lantai II Aula kantor Bupati buru selatan kamis (21/3/2024)
Bupati dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten buru selatan tahun 2025 merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis saat ini.
tahun 2025 lanjut Safitri, merupakan tahun kelima dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bagi kepemimpinan Dirinya dan Gerson Eliaser Selsily Selaku Bupati Dan Wakil Bupati periode 2021-2026 dalam upaya pencapaian visi pemerintah kabupaten buru selatan yaitu “mewujudkan kemandirian buru selatan secara berkelanjutan sebagai kabupaten yang rukun berbasis Agro – marine”
olehnya itu di tambahkannya, penyusunan RKPD tahun 2025 harus lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat buru selatan secara tepat dan strategis.
Ia juga menyebut output dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dan penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah, perlu disepakati tema pembangunan tahun 2025 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2025. dengan mengacu pada arah pembangunan berdasarkan rkp nasional, rkpd provinsi maluku, rpjmd kabupaten buru selatan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan kabupaten buru selatan tahun 2025 adalah “ Penguatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”
Bupati pun menyebut, maksud dari tema tersebut adalah inovasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
” adapun maksud dari tema tersebut adalah inovasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, dimana kita ketahui bersama bahwa alokasi anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer umum (dtu) sangat terbatas, sehingga untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah masih belum terealisasi dengan baik ” Sebutnya
olehnya itu lebih jauh dikatakannya, dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari seluruh stakeholder terutama kepada opd-opd teknis untuk dapat membuka komunikasi dengan kementerian / lembaga teknis terkait guna mendapatkan dukungan dana untuk akselerasi pembangunan infrastruktur di kabupaten buru selatan.
Demi kesejahteraan masyarakat, Bupati pun menyemangati dan memotivasi dengan menyebut, melalui percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten buru selatan, kita dapat menghubungkan konektivitas antar wilayah dan antar desa yang membuka akses keterisolasian sehingga layanan produktivitas barang jasa dan daya saing sektor ekonomi dapat meningkat, inovasi-inovasi daerah dapat terus tercipta, serta pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus terlaksana dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Bupati pun mengatakan di tahun 2025 pemerintah daerah mengangkat 5 prioritas pembangunan
” tahun 2025 pemerintah kabupaten buru selatan mengangkat 5 prioritas pembangunan daerah yaitu, tata kelola birokrasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM serta pengembangan sarana dan prasarana wilayah ” Tuturnya
Menutup sambutannya Dalam kegiatan tersebut, dirinya Pun meminta semua pimpinan opd serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur, dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2025 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada.
Abdul Kadir Papalia
