KUTACANE – // Jurnalis.online // Besarnya anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari tahun 2023 – 2024 di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Bambel, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara patut dicurigai, diduga kuat sebagai ladang korupsi untuk memperkaya oknum Kepala Pendidik Sekolah (KPS) setempat maupun golongan.
Pasalnya, menurut info dari narasumber bahwa ratusan juta rupiah anggaran Dana BOS pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2023 – 2024 di sekolah MIS Bambel yang seharusnya diprioritaskan sebagai kebutuhan prasarana sekolah dan sebagainya.
Menurut narasumber, dari tahun 2023 s/d 2024 realisasi Dana BOS di MIS Bambel diduga tidak transparansi, karena begitu besarnya nominal Dana BOS pada setiap tahunnya, cukup fantastis, diduga tidak sesuai pada perencanaan kegunaan Dana BOS tersebut.
Lebih lanjut, sumber menerangkan bahwa oknum Kepala Pendidik Sekolah jarang sekali melakukan musyawarah atau mufakat untuk perencanaan kegunaan Dana BOS bersama dengan dewan guru terkait realisasi anggaran setiap tahunnya.
Terlebih lagi, sambungnya selain kurangnya bentuk keterbukaan, oknum Kepala Pendidik Sekolah tidak memaparkan tanda realisasi kegunaan Dana BOS secara transparan kepada dewan guru maupun ditempat terbuka.
“Seharusnya Kepala Pendidik Sekolah menempelkan seluruh item kegiatan uang negara pada tempat umum, sebagai bentuk transparansi kegunaannya, bukan malah tidak terbuka,” sebut sumber itu.
Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), kabupaten Aceh Tenggara (M. Saleh Selian) meminta kepada aparat penegak hukum (APH) baik dari kepolisian atau kejaksaan, untuk dapat secepatnya membentuk tim khusus untuk melakukan Lidik penggunaan dana Bos di MIS Bambel, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga pembelian alat multimedia guna untuk menindaklanjuti persoalan yang ada di sekolah tersebut.
Program BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah non- personalia, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, mengurangi angka putus sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun.
“Sebab itu kita mendorong pihak APH lidik MIS 1 Bambel termasuk seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti harga satuan buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah,” jelasnya.
Atas dugaan awal yang mengarah dapat merugikan Negara, Bupati LIRA mendorong pihak APH untuk melakukan penyelidikan di MIS Bambel.
“Kita sinyalir masih ada Kepala Pendidik Sekolah yang kurang terbuka di Agara tentang pengunaan dana BOS, Pihak kita mengeluarkan statemen, karena pihak kita dan Media mendapatkan keluhan dari berbagai sumber, bahwa mereka tidak mengetahui apa saja kegunaan dana Bos di sekolah tersebut,” ujarnya.
“Apapun bentuk kegiatan harus melalui dengan mempedomani petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). Perlu dipampangkan papan informasi yang terpampang tentang uraian pengunaan Dana di Sekolah dan dapat dilihat oleh seluruh dewan Guru dan Masyarakat guna untuk sebagai bentuk transparansi dan akuntabel,” tegas M. Saleh Selian.
Melalui Media, Bupati LIRA M. Saleh Selian berharap agar pihak APH untuk melakukan penyidikan terhadap kegunaan Dana BOS di MIS Bambel tersebut.
Beberapa waktu lalu awak Media mencoba komfirmasi, mendatangi langsung sekolah tersebut, guna ingin melakukan konfirmasi terkait pemberitaan tersebut, oknum kepala sekolah MIS Bambel nampak terlihat sinis dan malah membentak awak media dengan mengeluarkan kata “Memang tidak saya tempel kan penggunaan dana bos kami, kenapa emangnya, kemana aja kalian baru sekarang kalian datang, sebutnya dengan nada sinis dan diduga merasa tidak acuh atas kedatangan wartawan”, bahkan disaat awak media mau pulang, oknum kepala Pendidik Sekolah MIS Bambel mengeluarkan kata, “jangan coba-coba Kau tayangkan beritanya,” tegas oknum Kepala Pendidik Sekolah lagi.
Liputan : Angah Selian
