Simalungun – // Jurnalis.online // Jadi tanda tanya besar bagi masyarakat Dolok Batu Nanggar dan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Infrastruktur jalan Dolok Merangir sampai Laras ditentukan oleh Plank dari Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang terpasang tentang batasan maximal muatan truk yang melintas dijalan yang berstatus Jalan Kabupaten.
Tetapi yg terjadi di lapangan, mobil muatan melebih tonase tetap beraktivitas seperti biasa. Tanpa menghiraukan larangan dari Pemeritahan Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun terkait batasan muatan maximal diperbolehkan melintasinya.
“Kenapa jalan dari Bombongan sampai ke Simpang Gondang di aspal hotmix, dari Dolok Merangir ke Serbelawan juga di aspal hotmix. Kenapa PKS Dolok Ilir PTPN 4 sampai kelaras tidak di aspal,” ungkap Wahyudi.
“Sudah berlangsung puluhan tahun baik Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, maupun Pusat tidak ada reaksi, dan perdulli terkait tentang kondisi jalan yang rusak dan berlubang – lubang, juga aktifitas yang berlangsung truk yang bermuatan melebihi kapasitas 8 ton tetap dan terus melintas di jalan yang berstatus Jalan Kabupaten,” tutur Wahyudi.
“Dalam hal ini patut diduga ada kerja sama atau kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan pihak Perusahaan yang ada di wilayah Dolok Batu Nangar Kecamatan Bandar Huluan. Akibatnya akses jalan rusak dan berlubang – lubang bagaikan kolam ikan, dan keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang rusak berat juga berlubang – lubang membuat kami masyarakat sangat sulit untuk melintasinya. Kami berharap kepada Pemerintah Pusat maupun Kabupaten Simalungun dan juga perusahan PTPN IV Dolok Ilir untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan pengaspalan,” tutup Wahyudi.
Liputan : Hasan Basri Sinaga
