Nias Selatan, –
Mantan Kepala Dinas (Kadis) PUTR Kabupaten Nias Selatan Erwinus Laia, selaku Pengguna Anggaran (PA) yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh tim penyelidik Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yakni anggaran belanja langsung Tahun Anggaran (TA) 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan kerugian negara sebesar Rp1,461 miliar, melakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, berikut penjelasan pihak Kejari Nias Selatan, Sabtu (12/04/2026) sore kemarin kepada wartawan.
Gugatan praperadilan perkara yang terdaftar dengan nomor 20/Pid.Pra/2026/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan atas nama pemohon yakni Erwinus Laia.
Dari putusan praperadilan negeri Medan disebut mengabulkan permohonan pemohon, pembatalan penetapan tersangka terhadap Erwinus Laia mantan Kadis PUPR Nias Selatan oleh termohon Kejaksaan Negeri Nias Selatan.
Menanggapi hasil gugatan praperadilan tersebut, Kajari Nias Selatan Edmond N. Purba, S.H., M.H melalui Kasi Intelijen Alex Bill Mando Daeli, S.H menjelaskan kepada Wartawan bahwa penetapan status tersangka terhadap EL selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan T.A 2018 s/d 2021 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-05/L.2.30/Fd.2/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025.
Billi Daeli menyampaikan bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka yang berstatus DPO (melarikan diri) mengajukan praperadilan. Namun, dalam praktik, terdapat putusan yang tetap menguji keabsahan DPO jika keberadaan tersangka diketahui secara resmi (misal: proses ekstradisi).
Ia juga menjelaskan atas putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka Erwinus Laila, tidak menghentikan perkara secara permanen. Penyidik dari Kejaksaan Nias Selatan masih dapat kembali menetapkan tersangka sepanjang memenuhi bukti permulaan yang cukup,” terangnya.
Billi menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Desember 2025, pihaknya telah melayangkan surat panggilan, tetapi tidak pernah dihadiri oleh tersangka. Sehingga pada tanggal 26 Januari 2026, Tim penyidik melakukan ekspose dan menetapkan status tersangka EL sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: PRINT-02/L2.30/Fd.2/1/2026.
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamar Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:
1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima.
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
Untuk diketahui bahwa, penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor: Print-01/L.2.30/Fd. 1/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan (Lanjutan) Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor: Print-01.a/L.2.30/Fd 1/3/2025 tanggal 20 Maret 2025. serta telah menetapkan status Tersangka terhadap EL selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PUPR Kab. Nias Selatan T.A. 2018 s/d 2021 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-05/L.2.30/Fd.2/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka EL. dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara, serta denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar.
Pihaknya telah melayangkan empat kali surat panggilan terhadap EL, hingga penetapan dirinya sebagai tersangka belum pernah hadir,” ungkpnya Bill.
Terhadap putusan Praperadilan yang objeknya Penetapan Tersangka, Billi menjelaskan pada dasarnya tidak dapat dimintakan upaya hukum berdasarkan KUHAP Nasional, terhadap putusan tersebut akan kita pelajari dulu untuk menentukan sikap, tandas Alex Bill Mando Daeli.
