KUTA CANE – // Jurnalis.Online // Diduga dilakukan permainan kotor atau terselubung dalam pengerjaan proyek P3-TGAI tahun 2022-2023 hingga menuai banyak masalah di lapangan, Ketua Lsm Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Provinsi Aceh, Pajri Gegoh Selian kepada media ini Rabu (06/03/2024) mengatakan sebaiknya untuk menghentikan proyek tersebut.
menurut Gegoh Selian proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dikerjakan lewat kelompok tani di kabupaten Aceh Tenggara banyak yang tidak tepat sasaran. Pasalnya semua paket pengerjaan proyek banyak menuai permasalahan. Diantaranya untuk mendapat pekerjaan proyek P3-TGAI harus melalui proses lobi (komitmen fee) nominalnya mencapai Rp 40 juta rupiah per paket. Sehingga dalam hal ini terjadi dugaan praktek korporasi.
Kemudian Pajri Gegoh menerapkan, besarnya anggaran pengerjaan proyek P3-TGAI untuk tahun 2023 mencapai Rp. 37,8 Milyar yang terdiri 194 yang tersebar 15 kecamatan di kabupaten Aceh Tenggara.
” Ya memang sudah selayaknya proyek tersebut untuk tahun 2024 ini tidak usah lagi menjadi program Kementerian PUPR. Sebab dampak atau manfaat proyek fisik tersebut tidak dinikmati oleh pihak kelompok tani. Kemudian lokasi pengerjaan banyak yang tidak di aliri air. dan terkesan pengerjaan proyek tersebut hanya untuk meraup keuntungan secara pribadi saja maupun kelompok dan golongan tertentu.
Sebab hampir seluruh kelompok tani hanya dimanfaatkan sebagai batu loncatan saja oleh pihak tertentu (kontraktor) dalam melengkapi persyaratan dokumen administrasi. Selanjutnya ketika pengamperahan uang di Bank sudah selesai dilakukan oleh setiap kelompok tani. Maka seluruh anggaran proyek diberikan kepada pihak lain dan kelompok tani hanya gigit jari. Selain itu pengerjaan proyek juga tidak secara swakelola.
Untuk itu kita mendesak kepada Pemerintah pusat, memang sudah selayaknya tidak lagi melanjutkan program proyek P3-TGAI tahun 2024 ini. Harap Gegoh Selian.
Proyek P3-TGAI yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 37,8 Milyar seharusnya harus tepat sasaran kepada kelompok penerima manfaat. dan dalam pengerjaan tidak asal jadi. Akan tetapi jika kita melihat di beberapa lokasi ke lapangan, kondisi pengerjaan kebanyakan asal jadi dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pengerjaan. Sedangkan setiap lokasi pekerjaan proyek P3-TGAI mendapat anggaran sebesar Rp. 195 juta rupiah. Total anggaran untuk Aceh Tenggara sebesar Rp. 37,8 Milyar,” Tambah Gegoh.
Sedangkan Proyek P3-TGAI tersebut berasal dari program pokok pikiran atau aspirasi anggota DPR-RI Dapil Aceh 1 H.Irmawan dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) melalui dinas PUPR Tahun anggaran 2022-2023.
Kemudian Gegoh Selian menguraikan, adapun kronologis terjadinya dugaan korupsi semakin menguat, setelah sejumlah kelompok tani memberikan keterangan bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat melengkapi administrasi artinya yang mengerjakan proyek yang dimaksud dikerjakan oleh oknum pihak ketiga (Pemborong) siluman. Mereka menurut informasi terlebih dahulu sudah membeli paket pekerjaan proyek tersebut kepada oknum tertentu lewat petinggi partai.
Seharusnya sesuai Surat Keputusan (SK) Kementerian PUPR semestinya proyek P3-TGAI dikerjakan oleh kelompok tani melalui swakelola desa setempat selaku
penerima manfaat. Bukan dikerjakan oleh pihak rekanan atau kontraktor (Pemborong).
” Padahal dalam pengerjaan proyek P3-TGAI melibatkan Tim Pendamping Pusat, Tim pendamping balai dan Tim pendamping masyarakat, Tim pendamping masyarakat bertugas mendampingi Ketua P3A baik secara administrasi maupun teknis. dan melaporkan perkembangan fisik kepada Tim pendamping Balai. yang berada di provinsi.” Sekali lagi kita mendesak pihak Pemerintah pusat untuk tidak lagi melanjutkan program proyek P3-TGAI di kabupaten Aceh Tenggara. Uraikan Gegoh Selian.
Liputan – Angah Selian
