Serdang Bedagai – // Jurnalis.online // Reses masa persidangan I tahun 2025 DPRD Sergai Dapil 4 menjemput aspirasi masyarakat Sipispis sebagai misi reses hanya dihadiri 5 dari 10 Anggota DPRD Dapil 4 Serdang Bedagai.
Lima Anggota DPRD Serdang Bedagai dapil 4 yang hadir yakni: Sri Wahyuni (PDIP), Merlin Barus (PDIP), Muhammad Yusnar Yusuf Saragih (PPP), Sumarno Butar-butar (PDIP), Sukadame Julius Saragih (Demokrat).
Anggota DPRD Serdang Bedagai dapil 4 yang tak terlihat: Darius Tarigan (PDIP), Sadarita Purba (Gerindra), Rasdiaman Damanik (Hanura), Edi Resmanto (Golkar), Muhammad Yunus Purba (PKB). Tidak diketahui apakah sekretariat DPRD memberikan imbalan tugas kepada Anggota DPRD yang tidak reses.
Kepedulian menjalankan amanah selaku pilihan rakyat disinggung Kepala Desa Buluh Duri, Dewi Yanthi Purba.
“Sekali pun banyak usulan dari desa baik melalui musrenbang yang tak terealisasi, namun ia tetap tidak mewakilkan kepada perangkat desa saat reses,” ungkapnya.
“Dewi mengatakan ada 20 usulan Desa Buluh Duri yang tidak muncul di dalam sistem informasi Pemerintahan, ia merasa heran aplikasi informasi tersebut tidak memunculkan data usulan, walaupun belum terealisasi ia merasa sudah senang apabila usulan dari Desa Buluh Duri muncul dalam aplikasi,” tuturnya kembali.
Keputusasaan para kepala desa atas tak terealisasinya usulan pembangunan dari Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, diungkapkan oleh Kepala Desa Rinbun, demikian juga Desa Simalas dan Desa Damakurat. Bahkan Kepala Desa Simalas, Adi Warman mengatakan kemungkinan usulan hanya bisa terealisasi apabila ada deking dengan penguasa.
Sekdes Damakurat mewakili 4 desa mempertanyakan usulan yang diinput di aplikasi tidak direspon, pembangunan jalan.
Dibutuhkan 4 tahun berturut-turut menyangkut kepentingan warga 6 desa tak direalisasikan. Ia mempertanyakan mana yang diprioritaskan? Jalan dari Desa Gunung Monako menuju Buluh Duri sangat dibutuhkan diharap terealisasi tahun ini. Sudah diusulkan 4 tahun tapi tak muncul di Sistem Infirmasi Pemerintah. Banyak korban sudah berjatuhan.
Sementara Kades Sipispis, mengharap jalan dusun 1, 7 Desa Sipispis Pekan sampai Desa Silau Padang dapat diperbaiki karena sudah rusak. Kades Buluh Duri, Kades Silau Padang.
Kemajuan dirasakan Kades Buluh Duri pada BPJS yang sudah mulai rapi, jadi masyarakat yang tak mampu membayar BPJS, banyak yang ditampung Pemerintah. Sementara Kades Nagori Pane ingin meningkatkan status jalan desa menuju nagaraja. (menghubungkan serdang bedagai -simalungun). Hal itu penting juga bagi masyarakat, Marubun, Sipispis Kampung, Nagaraja, Tinokah.
Kades Rimbun, Chandra Damanik. Jalan dusun 1 menuju kampung lalang menuju desa Mariah Nagur, kalau ada tamu langsung merasakan jalan rusak. Herannya tiap tahun jalan Kabupaten itu diukur tapi tak dibangun-bangun. Status jalan desa terpotong sampai dusun 3, Chandra mengharapkan ada peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. Desa Rimbun sangat butuh pamsimas. Desa Rimbun desa yang paling ujung dekat dengan gunung.
Rio Damanik Kades Tinokkah, mengusulkan peningkatan Ketahanan Pangan dan infrastruktur jalan. Tinokkah adalah lumbung pangan padi terbesar di kecamatan Sipispis, ancaman longsor sangat mengkuatirkan petani. Dusun 2 ke dusun 5 jalan yang dikhawatirkan longsor.
Merlin Barus membalas keluhan masyarakat, memperjelas posisi di DPRD supaya masyarakat tidak menyalahartikan. Tiga tupoksi DPRD berdasarkan UU 23 dan PP 12, yaitu regulasi, budgeting, pengawasan. Namun demikian Sri Wahyuni tetap berusaha membantu masyarakat untuk merealisasikan usulan-usulannya melalui Pokok Pikiran (POKIR ) DPRD Serdang Bedagai Dapil 4.
Liputan : Hasan Basri Sinaga
