Aceh Tenggara, –
Proyek pembangunan bronjong yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (HK) di Kecamatan Ketambe, kini kembali menuai sorotan. Kali ini, mencuat dugaan adanya keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional proyek tersebut, Sabtu (18/4/2026).
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, pasokan BBM untuk alat berat diduga tidak melalui mekanisme resmi, melainkan dikendalikan oleh pihak tertentu yang disebut-sebut merupakan oknum aparat. Praktik ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi dan legalitas pengadaan.
Sejumlah warga menilai, jika dugaan tersebut benar, maka hal ini berpotensi melanggar aturan dan mencederai integritas institusi penegak hukum. “Kami berharap aparat penegak hukum tidak tutup mata. Jika memang ada oknum yang bermain, harus ditindak tegas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sebelumnya, proyek bronjong juga telah disorot karena diduga menggunakan material ilegal serta lemahnya pengawasan di lapangan.
Tidak hanya itu, kasus serupa terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam proyek juga pernah mencuat.
Warga meminta agar pihak terkait, termasuk kepolisian dan instansi pengawas proyek, segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan tidak adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proyek yang bersumber dari anggaran negara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan di tempat terpisah, saat awak media Jurnalis.Online melakukan konfirmasi pada salah satu pihak PT Hutama Karya, dengan tegas ia menyebut, ” Terimakasih pak atas informasinya, sejauh ini pihak kami belum mengetahui terkait tentang BBM tersebut, dengan adanya informasi, kami akan secepatnya mencari tau fakta yang sebenarnya,” ungkapnya saat ditemui disalah satu warung kopi yang ada di Kecamatan Badar.
