JAKARTA, –
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., menyampaikan peringatan dan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak menggeneralisasi seluruh profesi wartawan, jurnalis, maupun media terkait penyampaian istilah “londo ireng” dalam pidato pada acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
DPP AKPERSI sangat menghormati Presiden RI selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, setiap pernyataan yang berkaitan dengan insan pers diharapkan disampaikan secara proporsional dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh wartawan, jurnalis, serta perusahaan media yang selama ini bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kami mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak semua wartawan, jurnalis, maupun media adalah ‘londo ireng’. Masih sangat banyak insan pers yang berjiwa nasionalis, idealis, berintegritas, dan profesional yang setiap hari menjalankan tugas jurnalistik untuk menjaga kepentingan bangsa, mengawal demokrasi, serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” tegas Rino Triyono.
Ia menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran strategis. Fungsi pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Itu justru bagian dari fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” jelasnya.
“Kritik yang membangun adalah bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara. Wartawan yang profesional hadir untuk membantu mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia,” tambahnya.
Rino Triyono juga mengajak seluruh insan pers dan organisasi pers di Indonesia untuk terus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, profesionalisme, serta menyajikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, DPP AKPERSI berharap hubungan antara pemerintah dengan media terus dibangun melalui komunikasi yang sehat, saling menghormati, serta memahami peran masing-masing dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat demokrasi.
“Kami percaya Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar untuk membangun Indonesia. Karena itu, kami berharap seluruh wartawan dan media yang bekerja secara profesional, nasionalis, dan idealis tetap diberikan penghormatan sebagai mitra strategis bangsa dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif, berimbang, dan membangun,” ujarnya.
Menutup pernyataan, Ketua Umum DPP AKPERSI menegaskan bahwa pers yang profesional bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra bangsa dalam menjaga demokrasi, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengawal pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
“Wartawan, jurnalis, dan media yang berintegritas adalah aset bangsa. Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, serta memastikan setiap kebijakan berjalan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia.”
