Serdang Bedagai, –
Pasca ditayangkannya berita mengenai sejumlah kejanggalan dan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, situasi justru semakin memperkuat dugaan adanya hal yang ditutup-tutupi. Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka dan bertanggung jawab, Kamis (21/5/2026).
Kepala Sekolah Mangarap Simanjuntak justru dinilai bersikap arogan, menutup akses komunikasi, dan diduga memiliki perlindungan dari pihak tertentu sehingga merasa berkuasa.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Tim Media telah mengungkap fakta mencengangkan di mana terdapat selisih anggaran mencapai ratusan juta rupiah yang tidak memiliki kejelasan pertanggungjawaban, pelanggaran aturan batas pembayaran honor, hingga rekayasa data jumlah siswa. Saat dikonfirmasi, Mangarap sempat berkilah bahwa sekolahnya sudah “bersih dan diperiksa Inspektorat”, serta membuat alasan bahwa komunikasi hanya sah jika dilakukan dengan cara datang langsung ke sekolah.
Namun, setelah berita tersebut tayang dan menjadi sorotan publik, alih-alih mau berdialog, perilaku Kepala Sekolah justru semakin mencurigakan. Saat Tim Media berupaya melakukan konfirmasi ulang untuk menindaklanjuti berita yang sudah dimuat, nomor telepon dan akun WhatsApp Tim Media ternyata sudah diblokir total.
Diduga tindakan pemblokiran ini adalah bentuk penghalasan informasi yang disengaja. Diduga Mangarap Simanjuntak merasa terancam dengan data yang diungkap dan sengaja memutus akses komunikasi agar kejanggalan-kejanggalan yang ada tidak terus dibongkar ke publik. Sikap ini menguatkan anggapan bahwa klaim “sudah bersih” hanyalah kedok semata, dan diduga ada hal besar yang sedang berusaha ditutupi rapat-rapat.
Banyak pihak menilai, keberanian Kepala Sekolah menutup diri, mengelak, hingga memblokir wartawan bukan tanpa alasan. Diduga kuat perilaku ini muncul karena adanya rasa aman berbekal perlindungan atau bekingan dari pihak tertentu di lingkungan dinas maupun pemerintahan daerah. Diduga adanya dukungan tersebut membuat pejabat sekolah ini merasa kebal hukum dan bebas dari pengawasan masyarakat.
Perilaku Arogan Ditegur Kasi SMA Cabang Dinas Sei Rampah
Menanggapi perilaku Kepala Sekolah yang memblokir jalur komunikasi ini, Tim Media akhirnya mendatangi Kantor Cabang Dinas Wilayah 3 Pendidikan Sei Rampah untuk meminta tanggapan resmi dari pihak atasan.
Melalui pesan WhatsApp, Wildan, Kepala Seksi (Kasi) SMA Kantor Cabang Dinas Wilayah 3 Pendidikan Sei Rampah, memberikan reaksi tegas terkait keluhan dan laporan perilaku Kepala SMAN 1 Tebing Tinggi tersebut. Mendengar keluhan bahwa nomor wartawan telah diblokir sehingga tidak bisa dikonfirmasi, Wildan langsung menegaskan ketidakbenaran tindakan tersebut.
“Perilaku seperti itu tidak dibenarkan, Pak,” tegas Wildan dengan nada tegas saat dimintai tanggapan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan Mangarap Simanjuntak yang memutus komunikasi dengan pihak luar, apalagi dengan awak media yang menjalankan fungsi pengawasan publik, adalah pelanggaran etika dan aturan pelayanan informasi.
Jabatan Lebih 12 Tahun: Diduga Ada Main Mata, Kasi Akui Sudah Mendata
Selain sikap arogan dan dugaan penyimpangan keuangan, poin krusial lain yang kini dipertanyakan publik adalah lamanya masa jabatan Mangarap Simanjuntak memimpin SMAN 1 Tebing Tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, nama Mangarap Simanjuntak telah menjabat sebagai Kepala Sekolah di lokasi yang sama selama kurun waktu lebih dari 12 tahun.
Jabatan kepala sekolah yang melebihi periode standar yang ditetapkan tentu memunculkan banyak pertanyaan. Diduga lamanya masa jabatan ini dimanfaatkan untuk menguasai aliran keuangan sekolah, mengatur struktur organisasi sesuai kepentingan pribadi, hingga membangun kekuatan politik di lingkungan dinas agar posisinya aman dari rotasi atau pergantian.
Kembali ditanya terkait fenomena kepala sekolah yang menjabat sangat lama di satu lokasi, Wildan selaku Kasi SMA mengakui bahwa hal tersebut memang terjadi bukan hanya di SMAN 1 Tebing Tinggi Serdang Bedagai saja, namun juga di beberapa sekolah lain. Pihaknya pun mengaku sudah memiliki daftar nama-nama kepala sekolah yang melebihi masa bakti.
“Iya Pak, ada juga beberapa kepala sekolah lain yang seperti itu. Jadi dari kami sudah mendata kepala sekolah yang melebihi periode jabatannya. Kedepan bakal dirotasi, Pak, kepala sekolah yang sudah melebihi periode,” tutur Wildan menjelaskan kebijakan ke depan.
Meski sudah ada rencana rotasi, masyarakat tetap mempertanyakan: Mengapa hal ini dibiarkan bertahun-tahun? Diduga pembiaran masa jabatan yang sangat lama ini adalah bagian dari sistem yang saling menguntungkan antar oknum, sehingga pengawasan menjadi lemah dan praktik penyimpangan keuangan seperti yang terungkap di Dana BOS bisa terjadi berulang kali dari tahun ke tahun tanpa ada yang berani menegur.
Mendesak Pemeriksaan Menyeluruh dan Transparansi
Kini, sorotan tidak lagi hanya tertuju pada persoalan angka keuangan yang aneh, tetapi juga pada integritas pribadi Kepala Sekolah dan sistem pembinaan di tingkat Cabang Dinas. Publik menilai, pemblokiran nomor wartawan, masa jabatan yang berlebihan, serta klaim “sudah diperiksa Inspektorat” yang bertentangan dengan fakta, adalah satu rangkaian indikasi kuat adanya permainan kotor.
Diduga pemeriksaan yang disebut-sebut Mangarap Simanjuntak itu hanya formalitas belaka, atau diduga hasil pemeriksaan tersebut sengaja tidak dipublikasikan karena ada pihak yang dilindungi.
Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai kini berharap komitmen rotasi yang disampaikan Kasi SMA benar-benar direalisasikan, sekaligus mendesak Inspektorat Daerah dan Cabang Dinas Pendidikan untuk melakukan pemeriksaan ulang yang terbuka, independen, dan transparan. Fakta bahwa Mangarap Simanjuntak memilih memblokir akses informasi ketimbang menjelaskan rincian ratusan juta rupiah selisih anggaran, semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan ada kekuatan di belakangnya yang membuatnya berani menantang publik.
Tim Investigasi Media/LSM sendiri menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan dibuka dan kebenaran dapat diketahui masyarakat luas.
(Tim Investigasi Media/LSM)
